JANGAN DUKUNG PARTAI POLITIK PENDUKUNG PORNOGRAFI

Tujuan luhur UU pornografi adalah mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan yang berkaitan dengan kepentingan anak adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi. Aturan hukum yang baru ini diharapkan cukup menjawab kekawatiran semua orang tua dari ancaman pornografi yang semakin mengancam anak di era tehnologi modern ini. Sebenarnya beberapa aturan lain juga diharapkan melindungi anak dari ancaman pornografi. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornographyyang telah ditandatangani Indonesia pada 24 September 2001 mendefinisikan pornografi anak sebagai "Setiap representasi, dengan sarana apapun, yang melibatkan anak secara eksplisit dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual". Protokol Optional Konvensi Hak Anak sesungguhnya telah menegaskan tidak adanya toleransi (zero tolerance) untuk pornografi anak. Mulai dari pembuatan, penyebaran sampai kepemilikan pornografi anak dianggap kejahatan pornografi anak. Secara eksplisit dalam Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Diantaranya adalah pelibatan anak dalam materi pornografi yang juga merupakan salah satu bentuk kerja terburuk anak. Indonesia telah meratifikasi kedua Konvensi tersebut sehingga negara memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah sistematis untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan dan penghapusan pornografi anak. Demi menyelamatkan anak Indonesia Kekawatiran ancaman ponografi terhadap anak yang demikian besar tersebut bila tidak dicermati akan dapat merusak moral anak Indonesia. Hal ini bila terjadi berlangsung lama tanpa ada yang membentengi maka dapat dibayangkan akibatnya. Berapa banyak lagi anak Indonesia yang akan menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan seks. Mungkin akan banyak anak Indonesia akan terbius oleh pesona pornografi sehingga perkembangan mental dan moralnya akan pasti mengganggu kualitas hidup dan prestasinya. Malapetaka ini akan semakin memilukan, karena pornografi sangat dekat dengan tindakan buruk lainnya seperti penyalahgunaan minuman keras, narkoba, kriminalitas dan kehidupan seks bebas. Bila ini terjadi efek domino dan mata rantai yang diakibatkan oleh paparan pornografi terhadap anak akan menimbulkan persoalan bangsa yang lebih besar lagi. Gambaran moral anak Indonesia saat ini sangat menentukan kualitas hidup masa depan bangsa ini. Harus dimaklumi, penerapan UU ini pasti disertai kekawatiran terhadap kelangsungan budaya, sosial, adat istiadat dan ekonomi yang terkorbankan. Tetapi, seharusnya kekwatiran tersebut pasti dapat dilakukan jalan keluar yang lebih bijaksana. Kekawatiran yang berlebihan tersebut mungkin dapat disikapi dengan bijak bila melihat dampak buruk pornografi yang mengancam anak cucu kita. Kalaupun kekawatiran itu tetap tidak bisa dikesampingkan, mungkin dibutuhkan pengorbanan sementara untuk dilakukan evaluasi dalam satu kurun waktu tertentu. Bila memang hal itu benar-benar terjadi maka pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengatasinya. Kalau perlu dilakukan Judicial Review dan amandemen UU bila memang terjadi masalah yang lebih berat dan sistemik. Tetapi semua pihak harus berpikir positif dan lebih bijak dalam menyikapinya. Tampaknya sejauh ini mungkin tidak ada aturan positif yang malah merugikan. Kalaupun itu terjadi mungkin harus dikaji lebih arif bahwa benturan itu terjadi karena perilaku tersebut mungkin tidak sesuai dengan harkat martabat universal yang dianut manusia berbudaya dan beragama. Jangan sampai hal mulia ini dijadikan alat komoditas politik atau kepentingan picik segelintir manusia. Harapan anak Indonesia terhadap UU pornografi untuk melindungi mereka sangat besar. Jangan sampai harapan ini disia-siakan bila nantinya penegak hukum lemah dalam penerapannya. Jangan sampai hal ini menjadikan bangsa ini selalu perkasa dalam menciptakan hukum dan undang-undang tapi loyo dalam penegakannya.

Be the first to know and let us send you an email when JANGAN DUKUNG PARTAI POLITIK PENDUKUNG PORNOGRAFI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.